Rapat Kerja Komisi V DPR RI
Rapat Kerja Komisi V DPR RI
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Pada 29 Agustus 2016, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Rapat dipimpin dan dibuka oleh Lukman Edy dari Fraksi PKB dapil Riau 2 pada pukul 15.00 WIB. (Ilustrasi: KPU Kota Banjarbaru)
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di [email protected]
Komisi V DPR melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Basarnas dan BMKG hari ini. Adapun rapat tersebut membahas soal evaluasi APBN tahun anggaran 2023, hasil pemeriksaan BPK hingga bencana di Indonesia.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhammad Iqbal, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta (14/3/2024). Iqbal meminta penjelasan mengenai fenomena hujan ekstrem yang terjadi belakangan.
"Adanya fenomena meningkatnya curah hujan ekstrem yang mengakibatkan terjadinya bencana alam di berbagai daerah seperti banjir, tanah longsor yang perlu ditindaklanjuti oleh BMKG dan Basarnas," kata Iqbal dalam rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun rapat Komisi V kali ini dihadiri langsung oleh Kepala Basarnas Marsdya TNI Kusworo dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Iqbal mendorong BMKG untuk lebih gencar dan memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat. BMKG juga perlu selaku berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).
"Yang kedua perlunya BMKG untuk lebih memperluas penyebaran informasi cuaca kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder secara tepat, akurat dan mudah untuk dipahami," katanya.
Iqbal berharap Basarnas mampu mempercepat evakuasi terhadap korban bencana. Ia menyoroti sejumlah peristiwa bencana alam yang baru-baru ini terjadi.
"Basarnas agar lebih meningkatkan koordinasi dengan pemda untuk mempercepat evakuasi kecelakaan dan bencana alam karena kita tahu ini, Bapak Kepala, akhir-akhir ini banyak terjadi bencana di beberapa provinsi yang ada di Indonesia," katanya.
Rapat Kerja BMKG dan BNPP/Basarnas Bersama dengan Komisi V DPR RI
Jakarta - Rabu (8/11) Komisi V DPR -RI mengundang para mitra kerjanya BMKG dan BNPP/Basarnas untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa agenda pembahasan yakni;
Kegiatan Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, diikuti oleh beberapa anggota fraksi dan terbuka untuk umum. Di awal sambutannya Lasarus mengucapkan selamat datang bergabung dengan Komisi V DPR RI untuk Kepala BNPP/Basarnas yang baru.
Diawali dengan paparan dari Kepala BMKGProf. Dwikorita Karnawati, M.Sc, P.hD yang menjelaskan bahwa saat ini fenomena iklim global semakin kompleks sehingga berdampak terhadap iklim lokal dan regional di Indonesia, oleh karena itu rekomendasi dari BMKG sebagai berikut:
Di akhir paparannya Dwikorita berharap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat berdampak pada masyarakat Indonesia.
BMKG Hadiri RDP Komisi V DPR-RI, Evaluasi RAPBN 2024 serta RKA-K/L 2025
Jakarta, 6 Juni 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Kamis (6/6). Agenda kali ini membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 serta pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawatipada kesempatan ini melaporkan bahwa Pagu Kebutuhan BMKG dalam Tahun 2025 sebesar Rp. 4,255 T dan mendapatkan Pagu Indikatif TA.2025 sebesar Rp. 2,801 T, maka masih terdapat Backlog sebesar Rp. 1.476 T", ujar Dwikorita. Beliau menjelaskan bahwa Anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
Disaat bersamaan, Dwikorita juga menjelaskan pentingnya peningkatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi risiko bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi Karhutla dapat terjadi seiring masuknya musim kemarau di Indonesia.
"BMKG terus berupaya meningkatkan kemampuan prediksi cuaca dengan menggunakan teknologi terkini dan memperkuat jaringan pengamatan cuaca di seluruh Indonesia juga berfokus pada Operasi Modifikasi Cuaca untuk menghadapi tantangan hidrometeorologi basah dan hidrometeorologi kering," kata Dwikorita.
Di hadapan para anggota Komisi V, Dwikorita turut menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BMKG dalam memitigasi dampak perubahan iklim dan bencana alam. Pun, juga dijelaskan mengenai rencana strategis BMKG untuk tahun-tahun mendatang, termasuk perkembangan organisasi instansi. Hal ini dilakukan untuk mendukung program-program pemerintahan berbasis Masyarakat.
Rapat Dengar Pendapat ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BMKG dan DPR RI dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana alam, serta meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi berbagai fenomena cuaca ekstrem. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Roberth Rouw.
